Uncategorized

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, SH, MDC mengukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Senin (18/3/2024). Pengukuhan ini ditandai dengan pembacaan keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Penandatanganan Berita Acara oleh Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Kalake  dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru, Bapak

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan saat ini penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government masih terkendala dengan penerapan yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, ia memuji upaya DPD RI dalam merumuskan payung hukum penerapan e-government di Indonesia. “Gagasan untuk meningkatkannya di level Undang-Undang sebagai payung hukum ketentuan e-government, tentu disambut dengan

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melakukan kunjungan kerja di Desa Pilohayanga, Gorontalo. Pada kunjungan tersebut, ia mengapresiasi Kepala Desa Pilohayanga karena menerapkan konsep e-Government saat melayani masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Yusharto Huntoyungo turut didampingi oleh Kadis PMD Provinsi Gorontalo Slamet, Kadis PMD Kab. Gorontalo Darwan Usman, Sekretaris

Layanan digital pemerintah yang efisien, transparan, dan mudah diakses dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu keuntungannya masyarakat tidak perlu lagi fotokopi KTP. Pemerintah membutuhkan investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik. Menurut laporan Kearney ‘Transforming Indonesia’s e-government